Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian Jaminan Kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyan Indonesia khususnya kabupaten Lombok Barat. Data UHC (Universal Health Coverage) kabupaten Lombok Barat sampai dengan bulan Agustus 2023 adalah 91,17% dan untuk mencapai UHC Kabupaten Lombok Barat membutuhkan 3,83% atau sekitar 27.966 penduduk Lombok Barat yang harus di daftarkan menjadi peserta JKN PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)/Mandiri, dan BP Pemda (Bukan Pekerja Pemda) serta di butuhkan Validasi Nik yang ter-Update/online untuk memudahkan melakukan pendaftaran.

Pertemuan Koordinasi Percepatan UHC Kabupaten Lombok Barat yang di laksanakan di Aula Kantor Camat Sekotong tersebut Dinas Kesehatan Lobar mengdirkan seluruh Kepala Desa dan Operator Desa dari dua kecamatan yakni kecmatan Lembar dan Kecamatan Sekotong," selasa (12/09/23). 

Selain daripada itu Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, DPMD, Lembaga Penyelenggara JKN (BPJS), Kasi Kesos kecamatan,kasi Pemerintah kecamatan, dan kepala Puskesmas turut hadir untuk mendukung percepatan pencapaian target UHC di Lombok Barat.

Agustus Sutrisman selaku camat Lembar saat berada di aula kantor camat sekotong membuka kegiatan. Dan dalam sambutannya Agus Sutrisman memberikan apresiasi kepada seluruh kepala Desa dan operator Desa dari dua kecamatan ini yang telah berkenan hadir untuk mengikuti jalannya kegiatan. Agus Sutrisman berharap apa yang di sampaikan oleh para narasumber nanti dapat di laksanakan pada desa masing-masing sehingga target percepatan UHC di kabupaten Lombok Barat dapat terpenuhi pada bulan Oktober 2023 mendatang, karena per-tanggal 1 Oktober 2023 warga masyarakat Lombok Barat sudah tidak lagi di layani menggunakan SKTM untuk mengklaim bansos,"tuturnya.

Lebih lanjut lembaga penyelenggara Jamanan Kesehata Nasional Lombok Barat Bapak Mastika selaku pejabat pengelola BPJS menyampaikan bahwa tujuan dari UHC adalah untuk menciptakan sistem perlindungan yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi masyarakat untuk menikmati tingkat kesehatan yang semaksimal mungkin,"ucapnya. dan untuk mempermudah pengaksesan BPJS masyarakat di himbau untuk melakukan pemadanan dan  peng-Online data admiduk seperti KTP / KK masing-masing. Manfaat yang dapat di rasakan masyarakat yang ada Lombok Barat tentu akan lebih mudah dalam akses pelayanan berobat baik di puskemas maupun pelayanan di rumah sakit secara tidak terbatas di wilayah Nusa Tenggara Barat atau pelayanan di luar daerah seperti bali, jawa dan sebagainya,'tutur Mastika saat berada di Aula Kantor Camat Sekotong.

Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat menyebutkan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mempercepat capian UHC di Kabupaten Lombok Barat dimana masyarakat lombok Barat masih banyak yang belum masuk menjadi peserta JKN baik PBI, PBPU/ Mandiri, dan BP Pemda. Kita harapkan masyarakat yang kurang mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan (JKN) Khusunya yang belum masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) untuk segera mendaftarkan diri melamlui Desa atau operator Desa.Peran serta kepala Desa sangat di perlukan dalam hal ini untuk melakukan pendataan terhadap masyarakatnya sehingga beban pembiayaan nanti tidak terlalu besar di keluarkan oleh pemerinta Desa setelah regulasi penggunaan Dana Desa (DD) sebesar 5% di terapkan pada tahun 2024 mendatang.

(Lembar Selatan/FDIK UINMA/Hana & Dima)

*Kim Lembar Selatan